TARAKAN,
okenews.net – Jika didaerah lain sudah mulai menerapkan pembelian alat kontrasepsi
jenis kondom wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini dilakukan
agar anak dibawah umur tidak membeli alat kontasepsi yang nantinya disalah gunakan.
Asisten
Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Tarakan, Dra. Maryam mengatakan, kedepannya
program pembelian kondom wajib memperlihatkan KTP bisa diterapkan di Tarakan.
Secara tidak langsung dampak positif jika warga membeli kondom dengan
memperlihatkan identitas diri sangat membantu meminimalisir penyalah gunaan
alat kontrasepsi dikalangan remaja.
“Yang
saya dengar di daerah lain sudah di terapkan pembelian kondom wajib
memperlihatkan KTP, kita berharap di Tarakan bisa meniru hal serupa,” kata
Maryam, Selasa (8/03/2016)
Wanita
yang pernah menjabat sebagai kepala Badan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Berencana (BPMPKB) ini menuturkan, jauh sebelum daerah lain
mewajibkan pembelian alat kontrasepsi dengan menunjukan KTP, Tarakan sudah
pernah memprogramkah hal serupa yakni melakukan proteksi pembelian kondom,
dengan sistem ATM Kondom, sebagai tujuan mengurangi angka penderita HIV AIDS di
Tarakan.
“Beberapa
tahun sebelumnya, kami pernah mengusulkan program ATM Kondom, sebagai Proteksi
Pembelian Kondom secara bebas, Namun tidak terlaksana pada saat itu, karena
ditentang pihak MUI Tarakan, dengan dalih
melegalkan perilaku seks bebas, sehingga tidak dapat dilaksanakan” ungkapnya.
Dilain
sisi, Ady Ronggo Salah seorang pemilik toko obat diseputaran markoni
mengungkapkan, jika Tarakan mencontoh daerah lain dengan menerapkan syarat
membeli kondom dengan memerlihatkan KTP akan membawa dampak positif maupun
negatif terhadap pembeli dan penjual.
“Selama
ini untuk penjualan alat kontrasepsi kondom persentasenya naik turun. Selain
itu untuk pembelinya dominan orang dewasa dan juga ada remaja,” beber Ady.
Jika
pun Tarakan mulai berfikir mengambil langkah sama seperti di beberapa kota,
dengan menerapkan pembelian kondom wajib memperlihatkan KTP, maka Ady mulai
berfikir untuk menyetok kondom tidak terlalu banyak di Toko obat miliknya.
“Ya
cukup bagus kalau ada wacana membeli kondom harus memperlihatkan KTP, disisi
lain akan berpengaruh terhadap turunya omzet penjualan kondom, karena hanya
orang yang memiliki KTP saja yang bisa membelinya, saya tidak berani menyetok
kondom terlalu banyak, paling sesuai kebutuhan saja untuk dijual,” pungkas Ady.
Untuk
di ketahui prilaku seks bebas di Indonesia mulai membuat gerah Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik yang di pusat dan
daerah. Pasalnya prilaku seks bebas membuat penjualan kondom dilakukan secara
bebas tanpa mengenal batas usia.
Geramnya
BKKBN tersebut, membuat BKKBN yang ada di beberapa daerah sudah mulai
menerapkan larangan menjual kondom kepada anak yang belum dewasa. Kondom hanya
diperkenankan dijual bagi yang telah memiliki KTP atau sudah menikah. (er/rto/nor)

Tidak ada komentar: