"Untuk membahasnya, kita dapat undangan dari Pemprov Kaltara Kamis ini untuk pembentukan tim atau konsorsium yang akan membahas tentang penanganan mengenai hasil perikanan di Kaltara. Termasuk, nanti akan dibahas juga tentang pengawasannya, di undangan saya lihat instansi terkait semua ada," ucapnya, Rabu (11/05/2016).
Soal pengawasan, Jonison menerangkan pihak Karantina hanya mengawasi jalur resmi seperti bandara dan pelabuhan saja. Namun, banyak jalur tikus di Tarakan yang perlu pengawasan ketat dari aparat kepolisian.
"Ini ilegal dan tidak resmi, artinya kepiting jenis ini dilarang dan tidak melalui pelabuhan yang resmi. Dari yang sudah pernah kita ungkap, anak buah kapal atau nakhoda saja yang ada tapi mereka tidak mengetahui siapa pemiliknya. Jadi, kita tidak bisa memaksa orang siapa pemiliknya, mengakunya hanya dibayar untuk membawa kepiting," lanjutnya.
Disisi lain, Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) wilayah Kaltara, Heri mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Satpolair, Angkatan Laut dan Balai Karantina untuk melakukan pengawasan.(**/rusman)
Tidak ada komentar: