Namun, niat baik pemerintah kota Tarakan dengan menggandeng Perusahaan Gas Negara (PGN) ini harus tercemar lantaran ada oknum petugas jargas yang meminta pungutan liar (pungli) sebagai jaminan sebesar Rp 300 ribu. Hal itu disampaikan oleh Jayadi, ketua Rt 12 Karang Anyar.
"kabarnya setiap warga diminta membayarkan Rp 300 ribu sebagai uang jaminan jargas, namun disisi lain ada juga yang mengatakan pemasangan jaringan gratis. Masa kami harus membayar uang jaminan sebesar Rp 300 ribu untuk dapat menikmati jargas," ucapnya kepada okenews.net, Jumat (06/06/2016).
Hal serupa juga diungkapkan Joko, warga Rt 32 Pamusian yang mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas, terkait pemasangan jargas ke rumah warga.
"Kita sama-sama mencari informasi terkait dengan hal ini, makanya harus segera disosialisasikan lagi. Apalagi selama ini kita sedang menunggu kehadiran jargas yang selama ini hanya dinikmati oleh dua kelurahan saja, kami sangat menginginkan hal ini," ungkapnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, koordinator jargas Perusahaan PGN Tarakan Daniel menerangkan, pemasangan jargas tidak dipungut biaya. Namun, masyarakat diwajibkan membayar uang jaminan sebesar Rp 300 ribu, karena sudah menjadi aturan dan ketentuan PGN.
Daniel Menambahkan, uang jaminan belum bisa diberlakukan karena masih menunggu pekerjaan pembangunan jargas oleh PT Adhi Karya, selaku perusahaan kontraktor yang memenangkan tender.
"Uang ini digunakan apabila pelanggan jargas dalam satu sampai dua bulan tidak bisa bayar tagihan pemakaian gas. Sehingga tunggakan pembayaran selama dua bulan bisa dipotong dari uang jaminan tersebut," jelas Daniel.
PGN menargetkan pada akhir tahun 2016 pemasangan jaringan gas rumah tangga sudah rampung, dimana tahap selanjutnya adalah pemungutan uang jaminan sebesar Rp 300 ribu. (andi/rusman)
Tidak ada komentar: