Akbar Syarif Kordinator Garuda mengatakan, dalam aksi ini Garuda menyuarakan aspirasi masyarakat (Asmara) yang memuat tuntutan agar pemerintah dan DPRD Tarakan segera mencabut Perwali Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pemberlakukan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB). Selain itu juga meminta PT. PLN Tarakan wajib memberikan konpensasi kepada pelanggan akibat pemadaman bergilir sejak diberlakukannya perwali, dan Pemerintah beserta DPRD wajib mengawasi dan memberikan sanksi jika PLN tidak memberikan konpensasi. Tuntutan terakhir, Pemerintah dan DPRD segera mengembalikan pengelolaan PLN ke Pemerintah Pusat.
"Tuntutan kami cabut perwali, konpensasi pemadaman, dan kembalikan pengelolaan PLN ke pusat," tegas Akbar, kepada okenews.net.
Lanjut Akbar, Pemerintah dan DPRD dianggap gagal sebab kebijakan PTLB sebesar 59 persen setelah diterapkan 1 Tahun 7 bulan merugikan masyarakat Tarakan, hal ini diperparah dengan terjadinya pemadaman bergilir. Ditambah dengan tidak adanya sanksi terhadap PLN Tarakan yang tidak pernah melaksanakan komitmen kebijakan kenaikan PTLB, serta terjadi pembiaran terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik PT. PLN yang telah berakhir sejak januari 2015, dan hingga saat ini belum di perpanjang.
Dari pantauan okenews.net, jumlah masa Garuda yang turun tidak mencapai seribu orang, dan hingga berita ini di turunkan, beberapa orang perwakilan Garuda tengah melaksanakan Hearing dengan anggota DPRD Tarakan serta Pemerintah Kota. (nor)
Tidak ada komentar: